JAKARTA, KOMPAS.com – Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mengaku belum pernah diajak berkomunikasi oleh Partai Demokrat terkait penunjukkan Ruhut Sitompul sebagai Ketua Komisi III DPR. Padahal, menurut Ketua Fraksi PPP Hasrul Azwar, persoalan penolakan Ruhut lebih baik dibahas dalam rapat Setgab.
"Seharusnya dibahas di setgab, kita tenangkan di setgab," ujarnya di Kompleks Parlemen, Senin (30/9/2013).
Hasrul menambahkan, penolakan Ruhut saat ini lebih banyak datang dari partai-partai koalisi yang masuk dalam Setgab. Ketua Fraksi Partai Demokrat pun sebenarnya sudah berjanji untuk melakukan lobi untuk meredam penolakan yang terjadi di Komisi III pekan lalu terhadap Ruhut. Namun, hal itu tak kunjung dibahas.
"Enggak ada. Makanya saya katakan sepertinya ini Deemokrat coba-coba saja memasang nama Ruhut," ujarnya.
Sementara itu, Ketua Fraksi Partai Demokrat Nurhayati Ali Assegaf menilai persoalan ini tak perlu dibawa ke dalam forum setgab, tetapi cukup dalam lobi antar fraksi di DPR. Menurut Nurhayati, penolakan dari partai koalisi bukan kali ini saja terjadi dan selalu berujung pada persetujuan. Sehingga, Nurhayati optimis penolakan kali ini juga akan berubah di detik terakhir.
"Selama ini selalu begitu, tapi alhamdulillah koalisi selalu berhasil melewatinya. Sejauh ini yang saya lobi, reaksinya cukup bagus," imbuh Nurhayati.
Penetapan Ruhut sebagai Ketua Komisi III diprotes oleh sejumlah fraksi seperti Partai Hanura, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Gerindra, dan Partai Keadilan Sejahtera. Ruhut yang menggantikan Gede Pasek Suardika dianggap kurang cakap dalam memimpin komisi itu.
Anggota Komisi III dari Fraksi Partai Hanura, Sarifudin Sudding, bahkan mengancam untuk keluar dari Komisi III jika Ruhut tetap dilantik. Anggota Komisi III dari Fraksi Partai Gerindra, Desmond Mahesa, mengatakan, Komisi III bakal menjadi komisi badut jika dipimpin Ruhut.
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Priyo Budi Santoso akhirnya memutuskan pelantikan Ruhut Sitompul sebagai ketua Komisi III ditunda selama satu minggu hingga Selasa (1/10/2013). Keputusan ini diambil setelah Priyo memimpin lobi fraksi di Komisi III karena rapat pleno tak dapat mencapai mufakat.
Editor : Caroline Damanik
Anda sedang membaca artikel tentang
PPP: Masalah Ruhut Harusnya Dibahas di Setgab
Dengan url
http://recognizethedanger.blogspot.com/2013/09/ppp-masalah-ruhut-harusnya-dibahas-di.html
Anda boleh menyebar luaskannya atau mengcopy paste-nya
PPP: Masalah Ruhut Harusnya Dibahas di Setgab
namun jangan lupa untuk meletakkan link
PPP: Masalah Ruhut Harusnya Dibahas di Setgab
sebagai sumbernya
0 komentar:
Posting Komentar